Berikut ini adalah contoh soal tematik Lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayoo siapa yang nanti bakalan ikut LCC 4 Pilar 2014 kehidupan berbangsa dan bernegara semoga apa yang saya posting hari ini bisa bermanfaat, semoga sukses :)
1.
Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula
ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?
Jawaban:
1)
Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan
negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
dilaksanakan oleh lembaga sendiri.
2)
Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang
(kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang
(kekuasaan eksekutif).
3)
Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan
kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya
penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang
dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.
2.
Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak
dapat dilakukan perubahan?
Jawaban:
Bagian
dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan
- Pembukaan UUD
1945
- Menggambarkan
konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD
1945
- Pembukaan memuat
dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945
- mengandung
staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap
dipertahankan.
- Pasal 37 ayat
(5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- mempertegas
komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI
sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana
bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang
majemuk.
- menggambarkan
konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD
1945
4.
Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil!
Jawaban:
1)
adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);
2)
Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala
pemerintahan;
3)
adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;
4)
adanya mekanisme impeachment.
6.
Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia!
Jawaban:
1)
memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
2)
meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah
dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;
3)
mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi
dan seimbang.
8.
Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!
Jawaban:
- § Implikasi dari
dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum
harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945.
- § Untuk menjaga
prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga
kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945.
9.
Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”!
Jawaban:
- § penjabaran
langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea
IV
- § meneguhkan
bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai
lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham
kedaulatan rakyat secara tegas.
- § Implikasi:
Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan
mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan
rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat,
sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan
menurut aturan UUD 1945.
10.
Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban:
- § Kedudukan MPR
adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat
- § Tugas dan
wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat
dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan penjelasan/penafsiran
terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban Presiden
Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan
GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan
Presiden.
11.
Jelaskan makna rumusan ” meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai tujuan penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional!
Jawaban:
- § Mengakomodasi
nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius
- § Selain untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang beriman,
bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- § Menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu
menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan
kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.
14.
Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan
memperhatikan pertimbangan DPD?
Jawaban:
- § untuk mengatur
mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang
pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- § Karena APBN
merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan
nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
15.
Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar
daripada haluan negara?
Jawaban:
- § Implikasi
Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi
sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi
negara.
- § Implikasi dari
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh
rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam
kampanye pada proses PILPRES.
16.
Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih ada
institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden?
Jawaban:
- § Alasan: –
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara karena
kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak
mengikat Presiden. – Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui
mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang
kurang effektif apabila Presiden memerlukan pertimbangan yang cepat.
- § Fungsi
Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang
berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.
18.
Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!
Jawaban:
- § Untuk
optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.
- § Hakim agung
merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga
menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya
institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar
dapat berlaku adil dan profesional.
- § Merupakan
bagian dari upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka
menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk
menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.
19.
Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD!
Jawab:
1)
Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;
2)
Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan
pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan
nasional;
3)
Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban
warga negara mengikuti pendidikan dasar.
21.
Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil! Jawab:
v
Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa
diwakilkan.
v
Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
v
Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari
pihak manapun.
v
Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya.
v
Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan
jujur.
v
Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.
24.
Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan!
Jawaban:
1)
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang
memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas
dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi
guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip
Indonesia sebagai negara hukum.
2)
Peradilan dalam rangka menegakan hukum
dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
25.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam
memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari
Dewan Perwakilan Rakyat!
Jawab:
- § Amnesti:
Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang
diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam
peradilan.
- § Abolisi:
Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang
diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses
melalui lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.
- § Alasan: karena
sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan politik, dimana DPR
merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga
politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system
26.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam
memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan
dari Mahkamah Agung!
Jawab:
- § Grasi:
Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada
seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum
tetap dari pengadilan.
- § Rehabilitasi:
Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang
yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan,
tetapi dikemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.
- § Alasan: karena
sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan hukum, dimana MA
adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran
dari prinsip checks and balances system
Sekian~
jangan lupa tinggalkan kritik dan sarannya :))